Berlatar belakang pengusaha yang sukses di dalam dan luar negeri, Erick Thohir kemudian memutuskan terjun ke dunia politik. Lazimnya pengusaha yang merapat ke penguasa dengan agenda mengamankan usahanya, Erick Thohir termasuk berbeda. Tidak bisa diperbandingkan dengan mantan wapres Jusuf Kalla, pengusaha sekaligus merangkap pejabat yang cenderung bermain di lingkaran oligarki. Erick mengambil peran strategis menjadi kordinator usaha usaha milik negara untuk memperbaiki tata kelola yang dikenal amburadul sejak era orde baru.
Menjadi Menteri BUMN berbekal pengalaman sebagai pengusaha membuat Erick paham betul “permainan” intrik di dalam salah satu kementerian penghasil devisa negara terbesar. BUMN yang berisi monopoli proyek-proyek dan fasilitas negara tidak bisa dihindari berkaitan dengan politik kekuasaan. Beberapa BUMN basah menjadi mesin ATM partai politik sudah menjadi rahasia umum dan saatnya dibenahi.
Negara butuh manajemen usaha yang bersih dari anasir politik. BUMN dalam catatan memperoleh keuntungan namun menyimpan potensi tidak efisien akibat kinerja yang terganggu kepentingan kelompok. Catatan perolehan keuntungan 10 triliun karena terjadi kebocoran, seharusnya bisa memperoleh 20 triliun. Kebocoran yang diciptakan dari dalam itulah yang berusaha dibenahi oleh Eric Thohir dalam mengemban amanat Presiden Joko Widodo yang mempercayainya.
Bersih-bersih BUMN yang menjadi visi utama kebijakan Erick Thohir satu persatu menuai hasil. Skandal korupsi BUMN yang sekian lama terpendam tiba-tiba muncul dan terungkap. Dari Jiwasraya, Asabri, PTPN, Krakatau Steele, Waskita Karya, PLN hingga yang paling menghebohkan di Maskapai Garuda.
Kementerian BUMN dan Jaksa Agung berkolaborasi membuka data dan fakta bahwa selama ini kebocoran yang terjadi di perusahaan plat merah sudah terjadi massif dan sistemik sekian lama dan nyaris tak tersentuh pembenahan. Dalam kasus korupsi Garuda, Erick sendiri datang memberikan setumpuk bukti pelanggaran hukum kepada Jaksa Agung.
Pemberantasan korupsi memang seharusnya dimulai dari political will menterinya, Erick Thohir sudah memilikinya meskipun secara tidak langsung dia sedang menantang kekuatan besar mafia yang selama ini menjadi benalu di tubuh BUMN. Erick yang paham dunia mafia proyek-proyek negara tahu kelemahan ada pada sistem kebijakan pengawasan yang selama ini menjadi celah terjadinya penggerogotan anggaran dari dalam.
Petinggi BUMN yang terlibat dibersihkan satu demi satu, memperkuat fungsi pengawasan melalui peran Komisaris. Menata ulang perjanjian kerja sama BUMN yang cenderung merugikan negara dikemudian hari. Dan yang paling penting Erick Thohir punya nyali untuk tidak pandang bulu melakukan bersih-bersih. Sebesar apapun kekuatan politik yang berdiri di belakang para tikus birokrat, tidak akan bisa menang melawan kekuatan hukum.
Fakta menyatakan, amburadulnya Garuda terkait erat dengan jeratan gurita di era kekuasaan dinasti Cikeas 2 periode lalu. Garuda yang disinyalir menjadi salah satu tempat pencucian uang partai melalui Bendahara Umumnya M. Nazarudin berimbas pada krisis kepailitan maskapai nasional itu. Erick Thohir sudah membuka gerbang pengusutan hingga ke akarnya. Kesalahan pengelolaan negara 2 periode foya-foya pemerintahan SBY memaksa pemerintah Jokowi yang harus cuci piring. Membersihkan sisa pesta sekaligus mengejar tamu tamu-tamu rakus yang tidak memikirkan butiran nasi untuk rakyat yang dibuangnya sia-sia.
Liputan Khusus : Dahono Prasetyo
9 Agustus 2022
