Gejolak ekonomi terkait kenaikan harga BBM kali ini terasa guncangannya dibanding masa sebelumnya. Organisasi massa Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melalui ketua umumnya AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) mengeluarkan pernyataan sebagai upaya meredam potensi gejolak sosial terkait kebijakan dilematis yang diambil pemerintah.
Berikut wawancara Gus Wal dengan D. Prasetyo reporter suluhnusantaranews.com Senin (5/9):
“Bagaimana tanggapannya perihal kenaikan BBM yang lumayan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah?”
“Kita semestinya harus menyadari, memahami dan memaklumi berbagai perkembangan ekonomi dunia terkini yang mendorong naiknya harga minyak dunia. Meskipun mengalami tren penurunan, namun secara umum harga minyak yang diimpor tetap tinggi sehingga pilihan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dalam negeri dengan menaikkan harga BBM menjadi opsi yang mau tidak mau harus dilakukan. Dalam hal ini pemerintah harus menyampaikan keadaan yang sebenarnya terkait kemampuan kas negara dalam menghadapi tingginya harga BBM dunia dengan menggelar dengar pendapat dengan para tokoh masyarakat, akademisi, pengusaha, perwakilan buruh dan mahasiswa. Jangan sampai, perubahan harga BBM dunia memberatkan kas negara yang justru dapat mengancam dan membahayakan ekonomi nasional.
“Pemerintah telah mengantisipasinya dengan mengucurkan BLT bagi masyarakat golongan tertentu untuk meringankan beban kenaikan harga-harga yang tidak bisa dihindari. Menurut Gus Wal seberapa efektifnya BLT itu?”
“Subsidi BBM yang dialihkan melalui BLT dan program lainya harus bermanfaat bagi rakyat dan juga harus tepat sasaran. Pelaksanaan BLT pun harus dilakukan dengan kontrol dan pengawasan ketat dengan melibatkan Polri Dan TNI, jangan sampai BLT yang merupakan pengalihan subsidi BBM ini tidak tepat sasaran, apalagi sampai dikorupsi. Selain pengalihan subsidi BBM yang dialihkan untuk BLT dan sektor lainnya, sekiranya perlu diterapkan kebijakan yang mengatur jenis jenis kendaraan yang boleh mengisi BBM subsidi. Sebagai contoh acuannya, sepeda motor dengan cc 135 keatas dan mobil dengan cc 1500 keatas dilarang mengisi BBM jenis pertalite, begitu juga dengan yang menggunakan solar.
“Pengalihan subsidi yang diberikan nantinya berbentuk tunai, sementara perilaku konsumerisme masyarakat masih tinggi. Seperti yang biasa terjadi, hari ini terima uang BLT esok harinya sudah habis. Sementara kebutuhan pokok terus berjalan setiap harinya. Apakah itu juga termasuk BLT salah sasaran?
“Memang begitulah resiko BLT tunai. Ketika sudah berada di tangan penerima, mau dipakai untuk apa pemerintah tidak bisa campur tangan, hanya bisa menghimbau. Namun sebenarnya masyarakat berharap pengalihan subsidi BBM ini juga bisa digunakan untuk mensubsidi minyak goreng yang dirasakan saat ini harganya masih memberatkan. Kami berharap pemerintah lebih mementingkan hal terkait subsidi minyak goreng terutama para pelaku UMKM.”
“Terkait minyak goreng, sebagai produsen CPO terbesar di dunia sungguh ironis harga minyak goreng konsumsi dalam negeri masih jauh di bawah harga ekonomis. Apa yang mesti dilakukan pemerintah?”
“Pemerintah harus menasionalisasi industri sawit terutama mengambil alih hutan hutan negara yang selama ini dikelola oleh para pengusaha pengusaha besar, taipan taipan yang merupakan perseorangan ataupun hanya segelintir kelompok saja namun bisa menguasai puluhan bahkan ratusan ribu hektar lahan sawit. Daripada dikelola swasta dan pemerintah hanya mendapatkan pemasukan dari ijin dan pajaknya, akan lebih baik jika dikelola sendiri. Harga jual bisa ditekan semurah mungkin disamping itu, juga bisa diolah benjadi biodiesel. Itu termasuk produk BBM juga”
“Jika para penentu kebijakan bisa lebih kreatif lagi memanfaatkan potensi SDA, seharusnya kita punya banyak kelebihan. Minyak bumi, perkebunan kelapa sawit semua berlimpha di negara kita. Ketika sampai di tangan masyarakat kemudian menjadi mahal atau langka, berarti ada yang mempermainkannya. Ketegasan pemerintah adalah sumber dari segala kebijakan yang dibuat. Tanpa ketegasan, sebaik apa kebijakan hanya dipermainkan segelintir orang untuk mengeruk keuntungan. Yang dirugikan masyarakat juga” jelas Gus Wal menyimpulkan di akhir wawancara.
Tim Redaksi-SN
