Perseteruan negara-negara kolonialis Eropa di abad ke 18 serta merta membawa perubahan di negara jajahannya. Tidak terkecuali Indonesia yang pada saat itu bernama Hindia Belanda. Belanda saat itu bersaing dengan Inggris yang sedang gencar mengadakan ekspansi ke negara Asia.
Penobatan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 hanya berlangsung singkat. Pada tahun 1811 Inggris mampu mengusir kekuasaan Belanda itu di Jawa. Gubernur Jenderal Hindia-Belanda pun berganti pada Thomas Stamford Raffles. Artinya, sejak 1811 Hindia Belanda berpindah ke tangan kekuasaan Inggris.
Namun sejak kekalahan Napoleon pada Pertempuran Waterloo tahun 1815 dan Kongres Wina, kekuasaan Belanda atas wilayah Hindia Belanda dari tangan Inggris dipulihkan pada tahun 1816.
Tahun 1816 Belanda masih memusatkan konsentrasi kekuasaannya di pulau Jawa, Sumatra dan Bangka.
Hingga kemudian tahun 1840 ekspansi nasional Belanda dimulai. Serta merta mereka mengobarkan serangkaian perang untuk memperbesar dan mengkonsolidasikan koloni mereka di pulau-pulau terluar.
Di sana ada kisah heroik perang Banjarmasin, Perang Aceh, Perang Bali hingga perlawanan masyarakat Lombok. Sejak saat itu Belanda memang tidak terlihat hanya ingin berkuasa secara ekonomi saja namun lebih pada konsep kolonialisme.Dan atas kisah itu, Belanda secara signifikan mampu menetapkan wilayah jajahannya secara lebih terperinci.
Hingga pada akhir Perang Dunia I tahun 1918 negara pemenang membentuk Liga Bangsa Bangsa pada tahun 1820. Tujuan didirikannya salah satunya untuk menetapkan batas-batas wilayah kekuasaan baru yang tercerai berai dampak PD I. Belanda tak ketinggalan melaporkan wilayah kekuasaan miliknya yang bernama Hindia Belanda.
Sertifikat yang didaftarkan oleh Belanda berupa wilayah batas dari Sabang sampai Merauke. Batas tersebut bukan seperti Majapahit, Singhasari atau Sriwijaya. Belanda mendaftarkan berdasarkan pulau-pulau yang pernah dikuasainya tanpa memandang kerajaan yang pernah ada. Belanda yang secara tak sengaja justru telah menyatukan apa yang sebelumnya terserak setelah kerajaan – kerajaan besar runtuh.
Inilah cikal bakal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belanda secara tidak sengaja justru seperti telah menyusun daftar wilayah Nusantara yang pernah dihisap kekayaan alamnya. Seluas mungkin sedetil mungkin termasuk batas-batasnya.
Bung Karno bersama tokoh pergerakan lain mencium peluang perjuangan jangka panjang. Kalahkan Belanda maka kita akan mendapat wilayah seluas Hindia Belanda yang sudah didaftarkan LBB. Dan seperti sudah menjadi takdir, seperti bola salju, spirit itu memantik kisah Budi Utomo, peristiwa Sumpah Pemuda dan berujung pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Dan satu hal yang luar biasa, ketika kita memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, batas Sabang hingga Merauke sebagai batas resmi yang telah terdaftar di LBB sebagai seolah sertifikat resmi luas wilayah Hindia Belanda, mau tidak mau menjadi wilayah negara baru bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam hukum internasional itu disebut dengan Uti Possidetis Juris. Prinsip hukum yang menyatakan bahwa teritori dan properti lainnya tetap di tangan pemiliknya pada akhir konflik.
Artinya, apa yang menjadi milik Belanda pada obyek bernama Hindia Belanda itu tak boleh berkurang ketika dia pulang pada pemilik aslinya yakni rakyat Indonesia.
Bahwa ketika Belanda kemudian datang dan ingin kembali mengambil apa yang kemarin dirasakan sebagai miliknya, itu sudah tidak ada lagi. Sang pemilik asli telah meminta kembali melalui Proklamasi Kemerdekaan yang diakui dunia.
Belanda sebagai negara kolonial yang pada awalnya memecah belah kerajaan di Nusantara. Demi pengakuan LBB akhirnya memutuskan untuk menyatukan dalam akta batas kekuasaan. Wilayah yang disatukan itu ternyata menjadi pemantik lahirnya negara baru. Bukan Majapahit, bukan Sriwijaya, Mataram tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
—–
Tim Penulis SN
(Rangkuman Berbagai Sumber)
