Bocornya data internal pemerintah ke dunia maya yang dilakukan hacker, pada akhirnya menyadarkan kita bahwa sistem keamanan data kita di pemerintahan masih lemah. Terlepas penting atau tidaknya data yang diunggah ke dunia maya, pelaku seolah memberi peringatan semudah itu mengakses masuk di beberapa situs pemerintahan . Para ahli IT menyatakan sistem penyimpanan data kita sudah tidak berdaulat.
Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia bersatu (PNIB), Gus Wal memberikan tanggapannya terkait viral kebocora data khususnya pada pihak Kominfo yang dianggap paling bertangung jawab. Gus Wal mengkritik keras Menkominfo Johni G Plate sebagai menteri yang tidak berkompeten memegang institusi yang bukan bidang keahliannya.
“Menteri Johni menjabat karena unsur titipan dari Partai Nasdem, bukan karena dia paham persoalan Komunikasi dan Informatika. Yang terjadi Johni menjadi bulan-bulanan dihujat para pakar IT dan Digital terkait statemennya yang tidak pernah nyambung dengan persoalan” jelas Gus Wal dalam sambungan telepon.
Beberapa pernyataan Menkominfo sering mengundang kritik pedas dari publik. Salah satunya memohon para hacker untuk tidak meretas situs pemerintah secara illegal.
“Itu pernyataan tidak masuk akal bagi seorang menteri yang diberi mandat untuk melakukan kebijakan strategis. Memohon sama hacker itu tandanya dia sudah kehilangan ide untuk melawan para perentasan yang makin marak. Harga diri bangsa ini seolah sedang memelas memohon ampun, Kementrian yang seharusnya bisa tegas dan melakukan banyak hal, ternyata hanya bisa pasrah” tambah Gus Wal bernada geram.
Sejurus dengan itu, Gus Wal meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menkominfo. Menggantinya dengan orang yang paham betul dunia digital tanpa tersandera kepentingan Partai Politik.
“Kita punya banyak pakar informatika yang punya integritas. Bekerja professional untuk melahirkan kebijakan-kebijakan strategi yang obyektif. Ingat sebentar lagi Pemilu serentak. Basis data online memegang peran penting terkait suara dukungan. Kalau Kominfo terus kecolongan, bagaimana nanti 2024 bisa dengan mudah dibohongi data aspal. PNIB tidak membenci Menkominfo, tapi upaya kita mencintai NKRI salah satunya dengan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.”
Menjelang Pemilu serentak, Kominfo menjadi institusi strategi dalam rangka mengawal pengiriman data secara digital. Mengolah kemudian mengamankan agar tidak dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu. Dunia digital yang berkembang tiap hari menuntut Kominfo lebih cepat bereaksi. Jangan sampai kasus robot trading terulang lagi saat kerugian sudah mencapai triliunan, baru diblokir Kominfo
