Ibas pernah menjual minyak goreng sebanyak 16 ton. Yang luar biasa bukan minyak gorengnya tapi kita bisa tahu betapa banyaknya rupiah dalam bentuk minyak yang digarong di era bapaknya. Moratorium bio diesel dan biofuel dengan menggunakan areal hutan menjadi kelapa sawit, terjadi di era SBY , itu terjadi di hutan Papua.
Pelepasan kawasan hutan menjadi lahan sawit pada era pemerintahan SBY terjadi pada awal 2008 hingga Oktober 2014. Jumlahnya mencapai 1,77 juta hektar atau 27 kali luas DKI Jakarta.
Bahkan SBY sendiri berkata :
“Guna mendorong perkembangan program clean energy dan biofuel di Indonesia, pemerintah berjanji akan memberikan berbagai kemudahan bagi pengusaha yang bergerak di bidang itu”
Program tersebut dianggap tidak hanya memberi kontribusi dalam pengembangan energi alternatif, tapi juga peningkatan kesejahteraan dengan pembukaan lapangan kerja baru. Di desa-desa tempat lahan tanaman sumber biofuel dibuka, di Papua.
“Bagi para pengusaha yang sudah masuk ke bidang clean energi, teruslah. Mari kita kembangkan lagi. Pemerintah akan memberikan fasilitas, payung kebijakan dan insentif-insentif tertentu yang sedang kita pikirkan agar semua berkembang,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menerima rombongan Jatropha Expedition 2006 di Pelataran Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/7/2006). Menurut SBY, penggunaan biofuel sebagai sumber energi alternatif pengganti fosil fuel. Harga minyak mentah dunia akan terus melonjak, seiring menyusutnya cadangan dan naiknya permintaan pasar.
Proyek ini gagal total padahal pemerintah sudah mengeluarkan beberapa triliun rupiah. Petani Jathropa membakar seluruh kebunnya. Bahkan Pertamina menolak membeli padahal sebelumnya berjanji akan membeli semua produk petani jatrhopa. Pasalnya saat tanam harga 1 kg biji jatrhopa kering berharga Rp 600, tapi setelah panen harganya Rp 2000 lebih, sehingga jauh melampaui harga keekonomian solar atau diesel Pertamina.
Jathropa oil yang dicampur minyak avtur sudah lulus uji untuk bahan bakar pesawat di Jepang pada tahun 2010. Campuran minyak solar dengan minyak Jathropa ini direkomendasikan oleh PBB, nonfood grade.
Setelah gagal SBY meneruskan biosolar dengan campuran minyak kelapa sawit yang dimulai dengan campuran 10% sering disebut B10.
Disinilah mulai pembabatan hutan besar besaran.
KLHK menjelaskan deforestasi dikonsesi sawit PT. Dongin Prabhawa mulai dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2011. Dua tahun setelah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut yang diberikan pada awal Oktober 2009.
Pergerakan deforestasi tersebut terus meluas pada 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Secara umum, luasan deforestasi tidak mengalami pergerakan lagi berdasarkan foto satelit 2017 hingga 2020. Pergerakan deforestasi tersebut, dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan.
Tentu tidak relevan untuk menyimpulkan seolah-olah wajah hutan Papua telah gundul akibat deforestasi dikonsesi sawit, yang hanya ditunjukkan oleh dua foto liputan satelit 2001 dan 2019. Mengingat luas izin konsesi yang diberikan di era Presiden SBY tersebut adalah seluas setengah DKI Jakarta.
Luas Provinsi Papua setara sekitar 472 kali lipat luas DKI Jakarta. Hampir 70% hutan Papua berada dalam peta moratorium permanen. Sementara itu, hampir seluruh pelepasan kawasan hutan di Papua dan Papua Barat untuk sawit diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya (2005-2014).”
Data satelit juga menunjukkan bahwa hampir seluruh deforestasi untuk sawit di Papua dan Papua Barat terjadi pada areal-areal perizinan sawit yang diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya. Sehingga tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud seperti direkayasa data seolah di era Presiden Jokowi.
Komitmen SBY untuk mengurangi emisi hingga 26% pada 2020 dan 41% dengan dukungan Internasional gagal karena tidak didukung aksi dan kebijakan nyata untuk menjaga hutan alam yang tersisa. Deforestasi dan degradasi Riau sepanjang tahun 2011 bukti nyata pelanggaran komitmen karena terjadi pada hutan gambut dalam yang seharusnya dilindungi, bukti mafia hutan tidak terjamah.
Untuk memenuhi B10 maka pemerintah membutuhkan lahan baru minimal 1 juta hektar lahan hutan yang harus ditebang. Dan di sekitar tahun 2012-2013, SBY mencanangkan dari B10 menjadi B20 yang artinya akan menambah kandungan minyak kelapa sawit dari 10% menjadi 20% sehingga perlu penambahan kebun sawit sekitar 1 juta Ha lagi. Di sinilah SBY mulai melirik hutan Papua. Kelapa sawit tidak direkomendasikan oleh PBB karena minyak kelapa sawit adalah FOOD GRADE
Sekarang kita berandai-andai saja jika harga kayu keras dari pembabatan hutan Papua paling murah harganya Rp. 500.000 per kubik untuk kayu keras gelondongan. Ini sudah estimasi paling murah karena sebagian besar hutan Papua ditumbuhi kayu gaharu yang harganya mencapai Rp. 10 juta per kg untuk kayu gelondongan . Jika dalam 1 ha bisa menghasilkan biasanya minimal menghasilkan 600 – 1.500 kubik. Artinya Rp 500 ribu x 1000 x 1, 777 juta. Berapa ribu trilyun uang hak rakyat yang melayang? Padahal harga yang diterima pemerintah Rp. 140 ribu perkubik. Berarti ribuan trilyun uang negara yang menjadi hak rakyat melayang. Apa artinya 16 Ton minyak goreng yang dibagikan Ibas Yudhoyono?
Sampai saat inipun kita tidak tahu duit ribuan trilyun itu kemana?
Salam Kedaulatan Rakyat
Tito Gatsu
