Sebagai satu institusi negara, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mengalami krisis kepercayaan publik yang sudah lumayan akut. Krisis kepercayaan yang dialami Polri tentunya karena ulah beberapa oknum polisi yang becokol di tubuh Polri.
Parahnya para oknum itu ibarat seutas tali yang dibanduli sebuah batu. Kalau tali itu digerakkan memutar, maka bandul batu akan bergerak mengitari, semakin kencang tali digerakkan, semakin lebar diameter atau radius bandul batu mengitari. Jika talinya diperpanjang, atau semakin panjang talinya maka semakin luas bandul batu berputar.
Saya mengalami pengalaman berhadapan dengan oknum polisi. Yang pertama oknum polisi yang memiliki tali bandul yang cukup lumayan panjang. Pangkatnya Kombes, posisinya direktur kriminal umum setingkat Polda. Sebagai direktur, oknum tersebut membawahi lebih banyak dan lebih luas wilayah kekuasaannya karena Polda membawahi Polres dan Polsek.
Terhadap keputusan oknum yang tali bandulnya panjang, saya melaporkan keputusan janggal yang dibuatnya ke Propam. Tapi apa hasilnya? Anak buah atau bawahan yang hanya terima perintah yang dikorbankan. Sementara si bandul tak tersentuh.
Yang kedua oknum polisi yang memiliki tali bandul yang lebih pendek, pangkatnya AKBP. Posisi dia kasat setingkat Polres. Oknum polisi itu meng-SP3-kan laporan polisi saya dengan alasan laporan saya di luar koridor hukum. Dalih mereka standar, “Silahkan prapidanakan”. Namun, lagi-lagi oknum yang bermain. Saat saya pra pidana-kan putusan SP3 itu. Yang terjadi putusan hakim sudah dipesankan duluan untuk menolak gugatan prapid saya, dengan alasan yang juga melenceng jauh dari koridor hukum.
Yang kedua ini tidak saya laporkan ke propam karena saya gak mau kalau lagi-lagi bawahan yang tidak tahu apa-apa yang harus dikorbankan.
Hari ini Jumat (14/10/2022) Presiden Jokowi memanggil seluruh Pati atau pejabat tinggi Polri. Mulai dari Kapolda hingga Kapolres di seluruh wilayah Indonesia, yang jumlahnya ternyata hanya 600 orang. Jumlah 600 pejabat tinggi untuk seluruh wilayah NKRI itu sangat sedikit sekali.
Tapi jangan salah, jika yang datang ke Istana negara hari ini memiliki ukuran tali bandul yang sangat panjang. Meskipun hanya 100 orang, cukup untuk merusak integritas dan kredibilitas seluruh Institusi Polri. Buktinya.. hari ini Polri masih mengalami krisis kepercayaan publik yang cukup parah.
Tidak hanya cerita pengalaman saya pribadi, kalau kalian buka youtube, banyak ditemukan cerita-cerita rakyat jelata yang kesal dan geram pada kepolisian karena gaya mereka menindaklanjuti laporan sangat menyakitkan.
Apa yang disampaikan Najwa Sihab tentang polisi tidak salah atau benar adanya. Najwa diprotes karena dia tidak menyelipkan kata “oknum” pada kalimatnya.
Menyampaikan informasi pada masyarakat tentang tertangkapnya Irjen Teddy Minahasa karena kasus narkoba atau pengungkapan peristiwa pembunuhan Brigadir J tak membuat kasus-kasus yang berhasil dipeti-es-kan oleh mereka bisa hidup Kembali dan ditindaklanjuti. Tidak ada gunakan Presiden Jokowii mengundang seluruh pati Polri ke Istana Negara jika oknum polisi masih terus melakukan jual beli untuk mendukung gaya hedon oknum polisi.
Para oknum polisi yang tidak memiliki empati pada masyarakat, tapi juga berani menumbalkan kawan sejawat. Lihat saja akhir cerita dari laporan saya yang di SP3 kan dengan alasan “bukan merupakan tindak pidana” saat perkara sudah berstatus sidik. Bahkan laporan saya yang satu lagi di SP-3 kan dengan alasan “bukan merupakan tindak pidana” padahal perkara sedang melakukan permberkasan pada Kejaksaan dan sudah ada tersangkanya. Oknum polisi ini mendzolimi saya dan menumbalkan bawahan saat saya mem-propamkan mereka.
Propam polisi juga seperti pura-pura tidak tahu bahwa keputusan menghentikan penyidikan itu bukan ranah bawahan, tapi ranah atasan. Lalu mengapa rata-rata yang dikenakan hukuman itu bawahan ditingkat penyidik??? Apa karena alasan kepangkatan lalu masalah nyali yang diperhitungkan? Sesama Kombes atau Irjen tidak boleh saling menjatuhkan, begitu? Atau buruk-buruk papan jati, baik buruk instansi sendiri maka harus dibela, begitu? Tak heran jika kemudian publik banyak yang kecewa yang akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan kita pada kepolisian RI.
Jadi kalau kita menghitung berapa jumlah oknum di tubuh Kepolisian RI, saya bisa mengatakan sedikit. Tapi semuanya memiliki ukuran tali bandul yang panjang sekali.
Saran saya untuk Presiden Jokowi dan Pak Kapolri, jika ingin membenahi, merenovasi, memperbaiki citra polisi dan menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat, bukalah pos aduan bagi semua pelapor yang kasusnya dijadikan barang dagangan oleh oknum polisi, kecuali laporan polisi sudah di pra pidanakan, tapi kalah di pengadilan negeri. Saya pasti akan antri yang paling depan!!!
***
Erika H Ebener
