Dulu di jaman orde baru semua korupsi dan nepotisme diatur oleh Soeharto
Mulai Kejaksaan, kepolisian, ABRI, Kementrian, Gubernur, walikota, bupati camat lurah, bahkan sampai ranah DPR/MPR semua satu komando..
Pejabat hanya gagah gagahan dengan fasilitas dan jatah yang mereka terima atas titah dan kedekatan dengan Soeharto….
Sekarang….
Semua lini dari lurah camat hingga Gubernur, DPR MPR sampai menteri, satker satker ketua lembaga sampai BUMN semuaaaa korupsi ..
Ketika kran Demokrasi dibuka seluas-luasnya yang kemudian terjadi adalah para elite menciptakan oligarki dan rakyat menjadi “liar” dengan segala kebebasan memilih bersekutu atau melawan.
Itulah cara kroni-kroni orba menyemaikan kelangsungan hidup ala materialistik.
Orba selesai, tetapi tidak dengan praktik-praktik egosentris-nya.
Kita memang belum sama-sama sepakat untuk berhenti menjadi pencuri di lumbung padi sendiri.
Sepanjang mandat kepemimpinan Jokowi, mari coba kita hitung, berapa persen jatah kebebasan dia mengelola kue-kue kemakmuran. Infrastruktur, subsidi silang dan dana desa yang dihamburkannya, tak lebih dari 10%. Semua habis untuk dikembalikan kepada rakyat bahkan itupun masih kurang, sementara antrian kemiskinan masih berderet memanjang.
Sekedar jadi cara, mempertahankan agar rakyat tetap merasa memiliki negara.
Menjadi celah membagi hak-hak penghuni negeri yang sekian lama diabaikan
Menjadi… permintaan maaf baru sebatas ini yang bisa negara bagikan
***
Dahono Prasetyo
