Ketahanan dan kemandirian sektor pangan menjadi visi pembangunan Presiden Joko Widodo. Indonesia dengan lahan pertanian yang terbuka lebar, masih memungkinan peningkatan hasil produksi sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan domestik yang terus meningkat.
Salah satu bahan pertanian kedelai yang akhir-akhir ini mengalami lonjakan harga dan ketersediaan, menuntut kerja keras para stakeholder mengatasi kondisi tersebut. Tempe yang merupakan makanan olahan asli Indonesia berbahan utama kedelai seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah atas ketersediaannya.
Rencana program impor kedelai 350 ribu ton oleh Kementerian Perdagangan menuai banyak kritik. Kebijakan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi mengalami kendala secara sistemik. Petani kedelai bekerja sama dengan kementerian Pertanian yang sedang berupaya keras meningkatkan hasil, pada akhirnya kalah oleh kebijakan perdagangan.
Ketua Umum Patriot Bela Bangsa, Ali Akbar menyayangkan keputusan impor kedelai ratusan ton.
“Impor yang berlebihan secara otomatis akan mematikan para petani lokal. Harga kedelai menjadi turun ketika stok melimpah, petani lokal paling merasakan dampak penurunan harga tersebut” jelas Ali Akbar kepada media Suluhnusantaranews.
Informasi dari kementerian pertanian, sejak tahun 2020 pemerintah telah menyiapkan lahan 300 ribu hektar untuk perluasan produksi kedelai dengan anggaran mencapai 400 milyar.
“Pemerintah punya program jangka panjang yang sudah benar. Swasembada kedelai butuh proses, namun tiba-tiba harga yang sudah stabil dirusak olah pedagang kedelai yang hanya berpikir keuntungan sebesar-besarnya. Dampak impor berlebihan pada gilirannya akan merusak pasar” imbuh Ali Akbar yang juga merangkap kader PDI-P.
Disinyalir dibukanya kran impor kedelai dalam rangka memenuhi permintaan Kopti (Koperasi Tahu Tempe Indonesia). Kopti adalah wadah penyalur distribusi kedelai untuk produksi tahu dan tempe lokal. Kopti tidak pernah menanam kedelai. Stok mereka tergantung impor, karena selama ini petani kedelai sudah bisa menyalurkan hasil panennya ke sentra produksi tahu dan tempe.
“Stop impor ribuan ton kedelai, lebih efektif memaksimalkan produksi dalam negeri sekaligus menata pasar demi kemandirian pangan. Kelangkaan kedelai yang terjadi hanya bersifat sementara terkait kondisi cuaca dan impor bukan solusi yang tepat. Melindungi petani lokal lebih penting daripada menyuburkan permainan para tengkulak. Negara harus hadir, tidak boleh kalah dengan ulah pedagang” tegas Ketua Umum DPP Patriot Bela Bangsa yang konsisten mengawal kebijakan Pemerintah Jokowi.
Sebagai bangsa agraris, tehnologi pertanian sudah mengalami banyak kemajuan. Permintaan yang meningkat semestinya ditunjang peningkatan produksi. Jika itu dilakukan secara konsisten, suatu saat kita bukan lagi pengimpor bahan pangan, tetapi pengekspor yang bisa menjadi penambah devisa negara.
***
Redaksi Suluhnusantaranews
