Bila kemarin dulu kita dibuat gusar dengan kabar bahwa judi online seolah ada unsur beking aparat, kini batubara. Mafia dalam rupa dan wajah seram itu tiba – tiba ingin dikabarkan benar – benar ada.
Seperti saling menjegal, seperti berebut saling tunjuk, buruk rupa wajah yang selama ini selalu dapat disimpan dengan baik itu kini justru mulai tersebar.
Adakah itu semua terjadi tanpa sang kreator di baliknya? Bila benar ada, patut kita semua acungkan jempol. Para pemain yang kemarin meski bersaing dan namun di sisi lain juga saling melindungi entah kenapa kini justru saling bongkar.
Dan itu membuat nalar kita meminta jawab.
Tiba – tiba kita seperti diajak untuk mencari tahu. Dan nalar kita pun bertanya, benarkah ada faksi – faksi dalam institusi itu?
Entah keributan siapa melawan siapa, yang jelas, ramai dan saling susul berita judi online dan berbalas mafia batubara tak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada kepentingan pihak – pihak tertentu.
Entah itu karena faktor apa, sekali lagi, ribut itu tak mungkin berdiri sendiri.
“Bila benar ada, apakah faksi – faksi itu pantas untuk dipertahankan?”
Saat Jenderal Tito Karnavian diangkat menjadi Kapolri pada 13 Juli 2016 beliau masih sangat muda. Tito baru berumur 51 tahun 9 bulan. Dia melompati banyak kakak letingnya di Akpol.
Demikian pula Jenderal Listyo, saat diangkat jadi Kapolri pada 27 Januari 2021 umurnya juga masih 51 tahun dan 10 bulan. Dia hanya lebih tua sebulan saja dari Tito.
Berbeda dengan Tito yang dikenal oleh pak Jokowi paling tidak sudah berpangkat Jenderal, Listyo tidak. Sejak pangkat AKBP, saat beliau jadi Kapolres Surakarta pada 2011 keduanya sudah saling kenal. Saat itu pak Jokowi adalah walikota Solo.
Sejak Listyo Sigit pada 2014 diangkat jadi Ajudan Presiden tepat setelah pak Jokowi menjabat Presiden, kita tahu bahwa pengkaderan atas nama sosoknya sudah dilakukan oleh pak Jokowi. Dia memang seperti sengaja dipersiapkan jauh hari oleh Presiden Jokowi untuk sebuah pekerjaan besar.
Dan benar, tujuh tahun kemudian, pada Januari 2021 dia sudah memiliki 4 bintang di pundaknya. Dan bila dihitung sejak pertama kenalan, sejak di Solo pada 2011, ada jarak 10 tahun mereka telah saling mengenal. Itu waktu yang lebih dari cukup.
Bila kaderisasi itu benar ada, bila faksi – faksi di atas juga benar adanya ada, bisa jadi pak Listyo Sigit justru adalah sedikit dari perwira moncer yang tak terafiliasi dengan faksi manapun.
Dia bisa selamat dan sukses hingga menjadi Kapolri karena sebab telah dipersiapkan secara langsung oleh Presiden. Secara istimewa, dia tak harus melalui jalur A, B dan C seperti pantasnya sebuah sistem yang sudah ada selama ini.
Dan maka dia pun tak perlu harus berpihak pada yang memberinya jalur bukan? Di sisi lain, dia hanya harus lurus dan hormat pada panglima tertingginya, Presiden Republik Indonesia.
Artinya, keberadaannya menjadi Kapolri jelas adalah untuk mempersatukan. Itu jelas bukan pekerjaan mudah.
Dan itu makin masuk akal manakala kita melihat umurnya yang masih sangat muda. Ada banyak senior dan mantan atasannya yang kini jadi bawahannya padahal mereka 3 dan 4 angkatan di atasnya.
Itu kendala tak mudah atas konsep senior dan junior yang selama ini dipelihara dengan sangat ketat oleh banyak institusi kita.
Dan maka, ketika ketika peristiwa Sambo menyeruak, ada saja pihak – pihak yang tiba – tiba memintanya mundur. Dia mulai digoyang.
Dan maka, heboh peristiwa mafia batubara yang akhir – akhir ini mencuat dengan sangat tajam dan telah menyeret banyak nama petinggi Polri justru akan digunakan para pihak untuk kembali mewacanakan pengunduran dirinya bukan mustahil akan kita dengar lagi.
“Emang seberapa bahayanya sih seorang Listyo Sigit?”
Kenapa Listyo?
Kenapa bukan justru Jokowi?
Di luar sana, banyak pihak justru sedang semakin tidak nyaman dengan segala kebijakan Presiden.
Reformasi besar – besaran yang dilakukannya pada negeri ini telah mengganggu kepentingan banyak pihak. Reformasi dan bersih – bersih di Institusi Polri hanya salah satunya saja.
Baca juga : Bandul Bandul Kekuasaan
Dan bukti bahwa Jokowi adalah yang disasar, bukan mustahil justru dapat kita cermati dari pernyataan seorang Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Susno Duadji.
Tiada angin tiada hujan, dia tiba – tiba mengatakan bahwa Kementerian ESDM menjadi biang kerok atas kasus tambang ilegal yang seret nama Kabareskrim Polri.
Tak hanya itu, Kementerian Keuangan pun dia persalahkan. Itu terkait komentarnya pada kasus judi online dimana perputaran uangnya yang besar namun kementerian Keuangan dianggapnya diam saja.
Dua perkara besar yang sedang ramai dibicarakan dan terjadi serta diberitakan sedang menyasar institusi Polri namun justru kementerian pada pemerintahan Jokowi lah yang disasar, jelas bukan tanpa maksud.
Dan itu baru awalnya saja. Sebentar lagi, desakan lebih besar dan lebih masif akan segera kita dengar. Dan itu akan dimulai dari tuntutan mundur sang Kapolri. Setelah itu, Presiden pun pasti dibidiknya.
Dan maka, ketegasan Kapolri atas beberapa kasus yang sedang menimpa institusinya layak kita dukung. Terutama pada perkara mafia tambang yang hari – hari ini demikian santer dihubungkan dengan banyak pejabat dalam level tertinggi di Polri. Ini sangat memalukan.
Itu harus diusut tuntas. Para petinggi Polri yang terlibat dalam bisnis pertambangan dan sering diasosiasikan sebagai bagian dari mafia pertambangan harus menjadi target upaya bersih – bersih ini.
Mereka adalah aparat hukum dan SALAH judulnya, bila mereka justru terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.
Dari mana beliau akan mulai?
Kejar aktor bernama Ismai Bolong. Dia adalah tokoh kunci. Dia pengepul batubara di wilayah Kaltim sekaligus aktor yang dapat dikaitkan dengan cerita besar ini.
Itu dapat mulai dirujuk dari video Ismail Bolong di media sosial. Dalam videonya, Ismail Bolong mengaku pernah menyetorkan sejumlah uang kepada seorang perwira tinggi Polri.
Dan itu konon penyelidikan itu sudah dimulai dari Divisi Propam. Ihwal aliran dana tambang ilegal berdasarkan laporan hasil penyelidikan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu pun menyebutkan adanya dugaan aliran dana tambang ilegal dari Ismail Bolong kepada sejumlah anggota Polri.
Kabarnya, uang koordinasi dari Ismail Bolong cs besarannya bervariasi antara Rp 30 ribu sampai Rp 80 ribu per metrik ton.
Kabar itu juga bicara tentang para pejabat tinggi di Polda Kaltim yang konon diduga telah menerima uang pada Oktober hingga Desember 2021. Mereka diduga telah menerima uang dengan jumlah antara Rp 600 juta hingga Rp 5 miliar.
Ga tanggung – tanggung, Kapolda dan Wakapoldanya pun disebut. Itu adalah pejabat polisi tertinggi sebagai urutan nomor satu dan nomor dua di sebuah Polda.
Lebih mengerikan lagi, dugaan aliran dana itu pun mengalir ke tempat yang jauh lebih tinggi, ke tempat pemilik jabatan sangat tinggi dan prestis, Kabareskrim.
Konon Ismail diduga telah tiga kali menyerahkan uang secara langsung kepada Kabareskrim pada Oktober, November dan Desember 2021. Kabarnya, besaran uang itu adalah Rp 2 miliar setiap bulan.
Luar biasanya, seperti makna sebelas duabelas, selain ke Kabareskrim Ismail Bolong pun disebut telah tiga kali mengguyurkan dana ke jajaran Bareskrim Polri pada Oktober hingga Desember 2021 dengan besaran Rp 3 miliar.
Sama rata, sama rasa. Komandan dapat, anak buah pun kecipratan begitulah kira – kira makna adil dibuat oleh seorang Ismail Bolong. Namun ini jelas kegilaan. Ini jelas kekacauan nalar dimana dugaan tindak kejahatan justru terjadi di tempat dimana kejahatan harus diberantas.
“Bukankah Ismail Bolong juga diberitakan sudah mencabut kesaksiannya?”
Ini HARUS DIBUKTIKAN demi keadilan itu sendiri. Semua pihak, baik para terduga maupun para penyelidik harus mampu membuktikan kejadian yang sebenarnya tanpa pretensi lain – lain. Ini harus demi keadilan.
Bayangkan bila kisah itu benar terjadi, tingkat kefatalan dan tingkat keparahan perkara itu sungguh sangat luar biasa. Tak diragukan lagi bahwa ini adalah masalah sangat besar karena melibatkan orang – orang besar pada sebuah institusi besar.
Ya, Kapolri akan sangat kesulitan saat harus mengurai masalah tersebut. Ini bukan tentang aib sebulan dua bulan sebuah kejadian namun bisa jadi adalah kebiasaan lama yang mungkin baru kali ini saja dapat dibongkar.
Dan luar biasanya, ini terjadi saat Kapolrinya adalah Jenderal Listyo Sigit. Untuk itu, kita patut berikan apresiasi dan angkat dua jempol untuk keberanian pak Kapolri.
Dan namun yakinlah bahwa ini tak mungkin akan terlihat mulus. Akan ada banyak jalan terjal dan berliku dibuat para pihak agar kita salah cerna. Bukan mustahil bila nanti akan ada tiba – tiba hadir cerita lain untuk membuat buyar fokus kita.
Perlawanan pasti akan kuat. Dan maka butuh komitmen kuat dari Kapolri untuk berani menuntaskan kisah ini. Akan keras dan akan terjadi perlawanan yang sengit, maka tak pantas kiranya beliau kita tinggal sendirian.
Sudah sewajarnya bila kita dukung Kapolri untuk usut mafia tambang yang menyasar banyak petinggi Polri. Hanya dari dukungan rakyat saja beliau akan kuat menahan badai yang sebentar lagi pasti datang.
Mengambil cuitan @anakkolong, Kalau pak Jokowi percaya 100 % kepada Kapolri, maka saya harus percaya 200% kepada Kapolri, karena ketika diterpa “badai” dlm perjalanan mungkin yang 200% akan berkurang, tapi setidaknya saat pendaratan dan kembali ke basecamp, kepercayaan saya masih tersisa 100 % untuk pak @ListyoSigitP, sepertinya patut menjadi cara kita bertindak.
Ya, pak Jokowi saja 100 % percaya pada beliau, kenapa kita sangsi?
Apa yang harus dilakukan pak Listyo di institusi Polri yakni bersih – bersih pasti adalah mimpi Presiden sejak lama dan maka sejak awal beliau sengaja kader seorang Listyo Sigit Prabowo untuk pekerjaan super besar dan super rumit ini.
Mimpi beliau di akhir masa jabatannya yang kedua ini adalah menuntaskan harapan rakyat tentang hadirnya institusi Polri yang bersih dan berwibawa. Ya, Polri yang bersih memang sangat terafiliasi dengan Polri yang berwibawa.
Jadi, bila benar ada oknum polisi yang justru jadi boss mafia, seperti anggapan orang banyak bahwa selama ini selalu seperti itu adanya, BONGKAR saja! Percayalah, rakyat akan selalu bersama anda pak @ListyoSigitP
RAHAYU
Karto Bugel
Link sumber : https://nasional.tempo.co/read/1660462/isu-setoran-tambang-ismail-bolong-ke-petinggi-polri-diduga-hingga-rp-6-miliar
