Video pencopotan tulisan gereja yang tertulis di tenda bantuan gempa bumi Cianjur menuai banyak komentar dari masyarakat lintas agama. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan merespon dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak kalah kontroversinya.
“Jadi, perlu ditegaskan jika ini bukan aksi intoleran. Tendanya masih digunakan masyarakat, tidak ditolak. Hanya stiker atau labelnya yang dicabut,” ujar Doni kepada awak media, Sabtu (26/11)
Pernyataan Kapolres yang menyebut bukan termasuk aksi intoleransi mendapat komentar dari ormas anti intoleransi Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB)
“Pelaku berasal dari ormas HTI yang sudah dibubarkan pemerintah. Ormas berideologi Khilafah itu dalam setiap aksinya selalu intoleran. Bagaimana bisa disebut tidak termasuk aksi intoleran?” tegas Gus Wal selaku Ketua Umum PNIB.
Definisi intoleran cenderung tidak mentolerir perbedaan dalam situasi apapun. Pencopotan nama gereja dalam bantuan tenda pengungsi yang dilakukan ormas HTI dilakukan tanpa ijin aparat setempat, berpotensi menimbulkan kegaduhan.
“Jika alasan Kapolres tenda masih diterima namun seolah membenarkan aksi pencopotan, itu blunder pernyataan. Apakah kategori intoleran harus berupa pembakaran atau menginjak-injak? Meski hanya aksi pencopotan nama gereja, Kapolres semestinya melihat motivasi dan latar belakang pelakunya” imbuh Gus Wal.
Bantuan apapun dari pihak manapun semestinya disikapi dengan bijaksana. Jika ada kelompok yang memanfaatkan momentum bencana alam untuk tetap menyuburkan perbedaan, maka akan dikhawatirkan menimbulkan kekecewaan atas niat baik masyarakat.
“Kelompok HTI yang masih bebas berkeliaran selalu membuat gaduh. Aparat penegak hukum seharusnya tidak boleh takut apalagi keraguan untuk menindaknya. Bibit intoleransi jika dibiarkan akan berkembang menjadi aksi radikalisme. Silahkan aparat Polda Jawa Barat mengevaluasi kinerja Polres Cianjur yang peryataannya disesalkan banyak pihak” ucap Gus Wal mengakhiri wawancara dengan awak media Suluhnusantaranews via sambungan telefon.
***
Koresponden SN-Jabar
