Dalam acara kunjungan ke Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat pagi (23/12/2022), Presiden Jokowi menyampaikan kode singkat tentang wacana reshuffle kabinet. Menjawab pertanyaan awak media terkait rilis lembaga survei Charta Politika Indonesia menyebut 61,8% publik setuju Jokowi merombak kabinetnya.
“Mungkin (ada reshuffle), Ya, nanti” ujar Jokowi singkat menjawab pertanyaan wartawan.
Menanggapi pernyataan singkat Jokowi tersebut, Sekjen Ormas Pejuang Marhaenis Nusantara (PMN) Juang Kristanto menyampaikan analisanya kepada redaksi Suluhnusantaranews.
“Reshuffle itu hak prerogratif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat dalam rangka menstabilkan kinerja pembantu-pembantu nya di pemerintahan. Publik seringkali mengkaitkan dengan situasi politik, padahal itu tidak sepenuhnya benar” kata Bung Juang dalam wawancara via telepon.
Jabatan Menteri tidak bisa dipungkiri menjadi bagian dari kompetensi partai politik dalam mendukung pemerintahan. Tidak jarang jabatan menteri diberikan sebagai “balas Budi” kepada Parpol atas partisipasi suara atas terpilihnya menjadi Presiden. Status Menteri dengan jabatan politis (balas jasa) tidak selalu orang praktisi yang ahli pada bidang yang dipimpinnya.
“Siapa menteri politis yang terancam di-reshuffle? Jokowi sudah mempertimbangkan dampak politisnya ke depan. Nasdem yang beberapa bulan belakangan ini mulai berseberangan secara politis dengan pemerintah punya menteri juga. Menkominfo Johni G Plate dari Nasdem paling berpeluang diganti” imbuh Bung Juang.
Kebocoran data milik Pemerintah beberapa waktu lalu dengan berbagai kontroversinya menjadi tanggung jawab Menkominfo. Menjadi celah politik menyongsong Pemilu serentak 2024. Semua yang berhubungan dengan data dan informasi seharusnya bersih dari penguasaan atau gangguan pihak luar. Lemahnya kemampuan Menkominfo di bawah kepemimpinan Jonny G Plate, SE yang tidak paham Tehnologi Informatika, akan menjadi bulan-bulanan tidak berhenti pada kasus kembocoran data.
“Kementerian yang terkait tehnis tetap harus dipimpin orang yang sesuai kemampuannya. Sebagai contoh Kementerian PU/PR dalam komando ahli tehnik sipil Dr. (H.C.) Ir. H. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. Ada lagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. pakar ekonomi yang diakui dunia. Ironisnya yang terjadi saat Menkominfo dipegang Sarjana Ekonomi S1, kebijakannya senantiasa jauh dari urusan antisipasi perkembangan teknologi kalau tidak mau dibilang gaptek. Melawan hacker saja tidak mampu, bagaimana bisa disebut kerja efektif” jelas Juang bernada sedikit geram.
PMN sebagai ormas berbasis Nasionalis senantiasa gelisah ketika kepentingan kedaulatan nasional terganggu. Komentar pedasnya menunjukkan pengamatan yang realistis. Indonesia tidak pernah kurang sosok potensial yang paham Informatika dan Teknologi, dan sudah waktunya diberi kepercayaan mengatur, menjaga dan mengawal kepentingan Nasional yang lebih besar dibanding kepentingan politik.
***
Redaksi Suluhnusantaranews
