Sumsel Masuk Dalam Daftar Kemiskinan Tertinggi di Sumatera

banner iklan 468x60

Palembang, Sumsel. Suluhnusantaranews. com: Tingkat kemiskinan di Tahun 2022 di Sumatera Selatan disebut meningkatkan dibanding 2021. Pada 2021 kemiskinan ekstrem Sumsel tercatat di angka 3,14 persen, sedangkan di 2022 meningkat menjadi 3,19 persen.

Sumsel masuk dalam daftar Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di pulau Sumatera.

Dari data kementerian keuangan yang dilihat pada Selasa 10 Januari 2023, di tahun 2022 Sumsel memegang angka nomor dua tertinggi tingkat kemiskinan ekstream yakni di 3,14 persen, dimana diatasnya ada pada peringkat pertama ada Bengkulu di angka 3,61 persen.

Kepala Ditjen Perbendaharaan Sumsel Lydia Kurniawati Christyana mengungkapkan, jika tingkat kemiskinan di Sumsel termasuk urutan paling tertinggi di seluruh Provinsi di Sumatera, bahkan rata-rata di tingkat Nasional sekali pun.

“Tingkat kemiskinan (di Sumsel) ini lebih tinggi dari Sumatera bahkan nasional yang hanya 2,04 persen,” kata Lydia Kurniawati Christyana, Saat dikonfirmasi awak media Suluhnusantaranews. com di Palembang.

Untuk dibawah Sumsel yakni Aceh 2,95 persen, kemudian Lampung 2,29 persen. Selanjutnya di bawahnya lagi ada Sumatera Utara 1,41 persen, Riau 1,4 persen, Kepulauan Riau (Kepri) 1,2 persen dan Jambi 1,16 persen. Di bawah Jambi, ada Bangka Belitung (Babel) 0,82 persen dan terakhir terendah di Sumatera Barat (Sumbar) 0,77 persen.

Terkait hal itu, menurutnya, meski dana bantuan sosial yang di gelontorkan di Sumsel sangat besar hal itu yang belum dapat seluruhnya mengentaskan angka kemiskinan ekstream di Sumsel.

Kalaupun ada kontribusinya, lanjut dia, itu juga mungkin sangat tipis dan tentunya patut dilakukan pengkajian ulang.

Dalam hal itu juga tercatat program perlindungan sosial yang dialokasikan untuk Sumsel cukup besar pada 2022 lalu. Diantaranya, BLT BBM Rp 1330,70 triliun, BLT desa Rp 2,56 triliun, PKH Rp 858,25 miliar.

Kemudian ada juga, bantuan sembako Rp 1,15 triliun, BLT minyak goreng Rp 144,45 miliar dan BSU Rp154,85 miliar yang ditujukan ke penerima manfaat mulai dari orang tua, anak sekolah, lansia bahkan disabilitas.

“Sangat besar dana yang dialokasikan tapi kemiskinan ekstrim meningkat. Kalaupun turun angka kemiskinan turunnya sangat tipis. Artinya ada yang perlu di kaji ulang,” katanya.

Bantuan sosial yang ada itu, katanya, memang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, tidak memberdayakan untuk membangun kemandirian ekonomi.

“Cukup peningkatan pendapatan, tetapi tidak pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya meminta ke Pemkot/Pemkot di Sumsel untuk turut serta berupaya menurunkan angka kemiskinan di daerah masing-masing.

Kami berharap di tahun 2023 angka kemiskinan bisa berkurang, yakni salah satunya dengan mengoptimalkan peran pemkab dan pemkot,” kata Wagub Mawardi.

Dalam menjalankan program itu di 2023 ini, dia berharap berbagai pihak harus benar-benar masuk dan fokus ke teknis permasalahannya, sehingga diharapkan nantinya dapat menghasilkan realisasi yang jelas ada peningkatan atas penurunan angka kemiskinan tersebut.

“Selain meminta Pemkab dan pemkot mengoptimalkan perannya, kami juga telah memberikan arahan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam penanggulangan kemiskinan yang bisa mendukung upaya penurunan angka kemiskinan,” tambahnya.

Disamping itu Mawardi menyebut, ada sejumlah masalah yang harus perhatian dan tindak lanjut OPD terkait, diantaranya Program Kementerian yang ada di daerah harus dimanfaatkan dengan maksimal serta program-program yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan harus dimaksimalkan agar kesejahteraan rakyat meningkat.

“Kami terus memfokuskan pelaksanaan program mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, sehingga nantinya diharapkan berdampak langsung pada turunnya angka kemiskinan di provinsi ini,” jelas Wagub. (Eko-team)*

 

 

 

banner 120x600

Tinggalkan Balasan