Drama politik nampaknya sudah dimulai. Saling bongkar rahasia perjanjian seperti menjadi tradisi menjelang pemilu khususnya pilpres.
Awalnya Sandiaga Uno bercerita dalam podcast Akbar Faisal, bahwa benar ada perjanjian politik antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Menurutnya, sepanjang belum diakhiri berarti perjanjian tersebut masih berlanjut.
Publik menduga perjanjian politik yang dimaksud adalah terkait pilpres 2019 yang lalu. Anies tidak akan nyapres jika Prabowo maju. Hal ini sebagai bentuk “balas jasa” terhadap Prabowo yang mendukung Anies di Pilkada 2017. Ada dugaan Sandi selama ini kecewa dengan Anies sehingga ia membongkar adanya perjanjian Anies-Prabowo tersebut.
Beberapa pihak mengatakan bahwa sejak awal pilkada DKI, pasangan Anies-Sandi sudah bermasalah. Awalnya Sandi lah yang akan diusung Gerindra menjadi cagub, namun akhirnya mencalonkan Anies yang justru bukan kader Gerindra. Sedang Sandi menjadi Cawagub. Saat menjabat Gubernur pun, Anies tidak memberi porsi lebih kepada Sandi sebagai wakilnya.
Saat menduduki Balai Kota Jakarta, semua ruang dikuasai “orang-orangnya” Anies. Sandi seperti disingkirkan. Padahal, Anies bisa menjadi Gubernur juga karena ada kontribusi Sandi yang tidak sedikit. Hal ini diungkap oleh Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yang dulu turut mendukung Anies-Sandi di Pilkada DKI. Erwin mengungkap adanya utang Anies Sandiaga.
Menurutnya, utang piutang tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian,
“Kira-kira begitu, karena yang mempunyai likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, karena waktu itu kan putaran pertama kan namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu. Nilainya berapa ya? Rp 50 miliar barangkali,” ujar Erwin. Ide ini merupakan usulan Jusuf Kala yang dulu juga bikin perjanjian dengan SBY.
Selain itu pula, seperti diketahui, Sandi sempat disudutkan oleh partainya sendiri (Gerindra) karena banyak isu menyebut Sandi siap maju capres. Akhirnya Sandi menghadap langsung ke Prabowo melakukan klarifikasi. Sementara itu, Anies diusung capres oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Sandi kecewa, setelah selesai menjabat Gubernur DKI, harusnya Anies menghadap kepada Prabowo untuk laporan.
Alih alih menghadap, pernyataan pelunasan utang Anies kepada Prabowo hanya diwakilkan oleh Sudirman Said selaku juru bicara Tim Anies.
Dia mengatakan bahwa dengan terpilihnya Anies sebagai Gubernur DKI dan kini telah selesai, maka utangnya dianggap lunas. Anies diyakini Sandi tidak berani menghadap Prabowo karena dia (Anies) maju capres melalui Nasdem, sementara Prabowo juga nyapres.
“Saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan saat itu yang nge-draf dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setau saya sekarang (perjanjian) juga dipegang oleh Pak Dasco. Jadi, nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies,” kata Sandi, Senin (30/1/2023).
Dasco mengakui perjanjian itu berada di tangannya, tetapi ia tidak mau mengungkap isi perjanjian tersebut karena bukan konsumsi publik, “Nanti di kesempatan lain (dijelaskan), ya lihat perkembangan lah nanti. Apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana. Tetapi isinya apa? Ya kita enggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh, nanti masuk Gerindra dulu tapi,” ucap Dasco.
Hal perjanjian politik tersebut diperkuat oleh pernyataan Anies sendiri kepada Najwa Shihab di program Mata Najwa (paska pilpres 2019). Meski Anies tidak menyebutnya sebagai perjanjian politik, melainkan komitmen. Anies pun lantas membeberkan komitmennya dengan Prabowo saat Pilpres lalu selesai, di mana dirinya berkomitmen tidak akan ‘menikung’ Prabowo Subianto dalam proses pencapresan.
“Saya tidak ingin menjadi orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo, dan komitmen itu saya pegang. Ketika ada yang mendiskusikan saya sampaikan, selama ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan (capres), saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat,” tegasnya.
Jika diikuti, maka perjanjian politik tersebut memiliki dua versi. Pertama, versi Sandi yang mengatakan perjanjian akan berlanjut sebelum dicabut, untuk itu Sandi menantang Anies menghadap Prabowo.
Versi kedua, menyatakan bahwa perjanjian hanya untuk pilpres 2019 yang lalu, dan kini antara Prabowo dan Anies sudah tidak ada urusan, sudah lunas. Atau adakah klausul lain yang sepertinya menjadi kartu truf bagi Prabowo menekan Anies?
Terkait utang 50 M Anies kepada Sandi yang dikatakan Erwin Aksa belum dikembalikan, tentu juga menjadi soal rumit bagi Anies karena itu tertuang dalam perjanjian hitam di atas putih. Jika tidak segera dilunasi, bisa saja Sandi melapor ke pihak berwajib. Jika saat pilkada DKI meminjam uang 50 M, maka berapa pula utang untuk maju capres? Ataukah Anies sudah memiliki modal selama menjabat Gubernur DKi?
Hati-hati diendus KPK, karena memang banyak indikasi praktik koruptif selama Anies menjabat Gubernur DKI, mulai dari markup RAPBD, formula E, tanah rumah DP 0% hingga beberapa BUMD bermasalah. Hanya saja, belum ada satupun kasus yang kemudian menyeret Anies ke pengadilan. Ada satu dua kasus Pemprop DKI dan juga melibatkan Dirut BUMD yang tidak menyentuh Anies, paling sebatas menjadi saksi.
Mahfud MD mengatakan kepada media dalam sebuah pernyataannya, bahwa KPK kerap dituding akan mengkriminalisasi Anies jika terus mengusut Formula E. Mahfud pun mengatakan, jangan hiraukan soal politik dan siapa orangnya, jika memang secara hukum harus diambil tindakan ya lakukan, “Tidak perlu bertanya kepada pemerintah. Lakukan saja,” ujar Mahfud.
Soal ini wajar dikhawatirkan Anies beserta timnya, termasuk Denny Indrayana yang bertanya kepada Mahfud MD terkait kasus Formula E, “Aman tidak?” Denny bertanya begitu menurut Mahfud karena Denny mengaku akan mendukung Anies untuk nyapres. Mahfud hanya menjawab, “Silahkan untuk mendukung karena itu hak konstitusi anda, tapi saya tidak,” ujar Mahfud. Ada makna tersirat di dalamnya.
***
(Awib)
