Ide pemikiran besar lahir dari sebuah proses membaca, baik dari membaca fisik sebuah buku ataupun “membaca” situasi dengan intuisi dan kepekaan
Budiman Sudjatmiko notabene seorang kutu buku tapi “malas” menulis. Dalam artian, jarang memproduk ide gagasannya dalam bentuk tulisan.
Kami berdua berbeda lagi dengan Bung Karno, Sutan Sjahrir, Bung Hatta, misalnya. Mereka para tokoh pergerakan yang memang hobi membaca guna menambah wawasan nasional dan internasional, juga kerap menulis apa yang menjadi pemikiran mereka. Hampir setiap hari mereka berdiskusi dan ber-dialektika. Dan menuliskannya.
Tidak heran mereka menghasilkan ide gagasan dan pemikiran yang memang bermutu terkait dengan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pemikiran yang mereka tuliskan ada yang sekadar disimpan dalam buku harian mereka, ada pula yang dipublikasikan. Sedikit saya ingin menulis dari apa yang disampaikan Budiman Sudjatmiko dalam perbincangan santainya di video yang tengah viral saat ini.
Cuplikan video diawali dengan Budiman berbicara soal tragedi negara demokratis terkait pembangunan infrastruktur. Menurut Budiman, waktu 10 tahun tidak lah cukup dalam mengawal program nasional, “Tapi kita konstitusi kita hanya boleh 2 periode. Ini kita taat konstitusi lho ya,” ujar Budiman. Namun ternyata poinnya bukan soal masa jabatan.
Budiman ingin mengulik karakter konsep kepemimpinan Jokowi.
Lebih lanjut Budiman berteori bahwa sebuah negara berkembang bisa membangun (infrastruktur fisik) jika sistem pemerintahannya otoriter. Mengapa, karena rakyat tidak boleh banyak bicara ini pemerintah sedang membangun (terutama uang negara untuk itu).
Dia mencontohkan Korea (Selatan dan Utara) juga China hingga kini, (tambahan: Begitupun dengan Singapura dan negara berkembang Amerika Selatan). “Atau bisa membangun dengan berwatak imperialis,” ucap Budiman.
Dia mencontohkan negara maju seperti AS yang bisa membangun karena imperialis (dana berasal dari negara lain, AS ambil minyak dari Arab). Sedangkan pada umumnya negara yang sukses membangun infrastruktur fisiknya membutuhkan rezim otoriter: “Mengorbankan kebebasan dan demokrasi yes, tapi ada “work” nya,” jelas Budiman.
Untuk itu Budiman mengaku merasa jengkel dengan Suharto. Marah bukan karena kejamnya Suharto tapi bodoh: “Ini orang sudah diberi waktu berkuasa 32 tahun untuk otoriter, tapi tidak ada hasilnya?”
Budiman kemudian membandingkan masa orba dengan sekarang, “Jokowi itu seorang Presiden di negara berkembang yang demokratis tapi melakukan pembangunan juga mengundang investasi. Ini ciri khas negara kapitalis,” tegas Budiman. Namun begitu, Jokowi di waktu yang sama juga menerapkan mashab sosialis.
Dia mengambil contoh terkait program land reform atau bagi-bagi tanah untuk masyarakat atau komunitas, dan juga melakukan nasionalisasi sumber-sumber daya alam yang tadinya dikuasai asing. Itu tipikal negara sosialis otoriter.
“Jadi saya melihat, Jokowi ini sepertinya belum ada padanannya di belahan dunia manapun,” terang Budiman. Dia pun bertanya, apa yang menyebabkan Jokowi melakukan hal yang demikian?
Budiman mengaku dia belum melakukan sebuah penelitian ilmiah lebih jauh, untuk itu dia mengaku tidak teoritis, tapi menurutnya bisa dipertanggung-jawabkan valid. Budiman menjawab sendiri bahwa Jokowi itu “tanpa beban”, “Apa gunanya pemanjat tebing ahli tapi membawa banyak beban di punggungnya (ransel), dengan seorang amatir tanpa membawa apa-apa loncat dari satu batu ke batu yang lain dengan mudahnya,” pungkas Budiman.
Saya sendiri merasa heran, jika Budiman mengatakan apa yang dia katakan ini tidak dipahami orang sebagai sebuah keunikan gaya kepemimpinan Jokowi yang perlu dieksplor, bahkan belum ada lulusan Harvard atau kampus hebat manapun yang mendalami ini.
Begitupun mungkin para pendukung Jokowi tidak tahu. Tapi mengapa Budiman tidak menulis ide pemikiran besar ini dalam sebuah artikel lalu dipublikasikan? Seperti saya katakan di awal, Budiman seorang kutu buku tapi bukan kutu pena.
Sayapun hanya membantu menuliskannya.
***
Awib
