“Mustahil membersihkan perjudian dan prostitusi. Namun saat negara membiarkannya berkembang biak, adalah bentuk kejahatan sosial tanpa hukuman”
Petikan kalimat di atas menunjukkan sejarah panjang perjudian dan prostitusi yang seumur peradaban manusia. 2 penyakit sosial diantara banyak penyakit lainnya, di negara manapun selalu menjadi PR besar yang tidak pernah selesai.
Beberapa negara kemudian memutuskan melegalkan sebagai bagian dari devisa. Sebagian besar negara melarang namun tidak pernah benar-benar kuasa membasminya.
Indonesia menjadi salah satu negara yang pernah melegalkan perjudian. Kemudian melarangnya dan yang terakhir diam-diam menjadikan perjudian dan prostitusi sebagai obyek pungutan non pajak yang masuk ke kantong operasional aparat penegak hukum.
Berbicara perjudian khususnya, adalah tentang perputaran uang. Semakin cepat berputar makin besar pula omzet. Nominal dalam omzet terkadang bagi kita yang awam akan terperangah dengan angka yang deretannya total per tahun bisa menyamai setengah APBD sebuah kota.
Bahwa permainan judi sudah menjadi budaya manusia benar adanya. Mempertaruhkan hak miliknya (uang/materi/alat transaksi) untuk berharap mendapatkan hasil berlipat ketika menang. Harapan kemenangan itulah diimajinasikan ada dalam pikiran setiap orang.
Bandar judi berlaku sebagai investor/pemodal yang menjadikannya perjudian sebagai usaha dengan sistem manajemen layaknya perusahaan untuk mengejar laba. Siapa yang menjadi mesin produksinya? Sudah pasti masyarakat dalam berbagai lapisan dan profesi.
Di Indonesia sama seperti negara lain yang masih menganggap perjudian sebagai hal abu-abu. Percampuran antara dunia hitam yang dilarang undang-undang dan dunia putih sebagai pendapatan usaha yang dibutuhkan khalayak banyak.
Aparat penegak hukum dan pemerintah pusat maupun daerah sebagai regulator kepentingan masyarakat. Fungsi mengawasi dan mengatur, sudah menjadi rahasia umum, pada akhirnya menjadi bagian dari skema usaha perjudian itu sendiri.
Bandar judi disinyalir bekerjasama dengan aparat sudah sering diulas terkait upaya membatasi praktik usaha abu-abu tersebut. Hukum ekonomi perjudian menyatakan : semakin maraknya praktek perjudian, maka semakin besar pula biaya memanipulasi pengawasan.
Bandar judi tinggal menambahkan cost pengamanan dan pengawasan yang diambil dari tingginya omset mesin produksi judi. Bagi institusi pengawas (aparat penegak hukum), itu bernilai ekonomis yang susah untuk ditolak.
Masyarakat sebagai penikmat fenomena tersebut seringkali justru menjadi kontrol pengawasan yang sesungguhnya. Tanpa dibayar.
Kota Semarang yang memiliki sejarah panjang catatan lika-liku perjudian selain di Surabaya dan Medan sedang mengalami masa “over produksi praktik perjudian”. Laporan masyarakat menyebutkan judi togel sudah semakin “vulgar” di tiap sudut jalan dan perkampungan dalam beberapa bulan ini.
Sumber:https://www.portaljatengnews.com/2023/02/penjualan-togel-di-semarang-berani.html
Apa yang sedang terjadi dengan fungsi membatasi dan mengawasi oleh aparat penegak hukum? Bukan mereka tidak melihat, namun sedang menikmati ledakan uang jatah mengamankan, dampak dari bandar judi yang sedang memperbesar kapasitas mesin produksinya.
Awal Ramadhan tahun ini jatuh pada bulan Maret. Omset perjudian dipastikan menurun drastis, Saatnya Bandar mengencangkan ikat pinggang begitu pula jatah uang pengamanan kembali “sekedarnya”.
Apabila terjadi penangkapan agen togel sekedar jadi “seremonial” penertiban, bukan memberantas. Mempercepat proses penertiban tanpa menunggu saat mendekati Ramadhan menjadi proses negosiasi yang alot dengan para bandar.
Semarang dan Jawa Tengah. Ganjar Pranowo ada di sana. Secepatnya mesti menertibkan tanpa negosiasi. Dan kembali ke paragraf awal. Judi itu gimick-nya harapan orang hidup. Menertibkan tidak akan pernah membuat bandar rugi atau masyarakat kapok berjudi lagi.
Begitu pula dengan kota-kota lain dalam bentuk perjudian yang berbeda
***
Redaksi Suluhnusantaranews (Dahono Prasetyo)
