Depok, Suluhnusantaranews – Jumlah sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kota Depok, Jawa Barat, rupanya tak sampai 10 persen dari jumlah sekolah dasar negeri (SDN) yang ada di sekolah tersebut.
Berdasarkan data referensi di situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2022 terdapat 237 SD negeri di Depok, sementara jumlah SMP negeri cuma 27 yang penyebarannya belum merata tiap wilayah.
Ketimpangan jumlah sekolah negeri ini menimbulkan dampak serius, yakni sedikitnya keterserapan alumni SD Negeri di SMP Negeri.
Setiap tahunnya, Depok diperkirakan mengalami surplus ribuan murid lulusan SD negeri yang “terbuang” ke sekolah swasta. Mereka mesti merogoh kocek lebih dalam demi mengakses pendidikan di sekolah swasta.
Pemerhati pendidikan sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok dari PDI-Perjuangan, Binayanty menanggapi serius hal tersebut.
“Banyak juga yang putus sekolah setelah lulus SD Negeri karena orangtuanya tidak mampu membayar biaya sekolah di SMP Swasta. Dan masalah tak berhenti sampai di situ karena masih ada data lain terkait jumlah sekolah negeri. Jumlah SMP negeri di Depok yang hanya ada 27, jumlah SMA negeri lebih berkurang lagi hanya 16 dan SMK negeri cuma ada 4” jelas Binayanty kepada media SuluhNusantaranews.
Tidak hanya itu, Binayanty juga menyampaikan persoalan lain terkait sekolah swasta.
“Sempat marak diberitakan para siswa lulusan sekolah swasta banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan ijasahnya tertahan di sekolah swasta terkait masih ada tunggakan pembayaran. Ini sangat memprihatinkan bagi kita sebagai orang tua dan pemerhati dunia pendidikan” lanjut Binayanty.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin pada akhirnya sampai meneken Surat Edaran Nomor 421/2.254/Pemb.SMP/2021 guna melarang sekolah swasta menahan ijazah murid. Meskipun menjadi dilema bagi sekolah swasta terkait beban tunggakan biaya pendidikan yang harus mereka tanggung, namun upaya ini dipandang menjadi solusi sementara bagi dunia pendidikan di Kota Depok.
“Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan kota Depok kita apresiasi, meskipun bukan solusi permasalahan yang sesungguhnya. Komposisi sekolah negeri di kota Depok harus dikejar ketertinggalannya. Kita tahu bahwa alokasi APBN 2023 untuk pendidikan sebesar 612 Triliun menunjukkan keseriusan pemerintah pusat pada dunia pendidikan. Harapannya bisa membantu Pemda dalam upaya mencerdaskan generasi bangsa secara sistematis dan konsisten. Pengawasan ketat dari semua pihak diperlukan agar tidak terjadi kebocoran anggaran apalagi dikorupsi” pungkas Binayanty di akhir wawancara.
Baca Juga : Menyongsong Pileg 2024, Depok Butuh Anggota Dewan Yang Memahami Kesenjangan Sosial
***
Redaksi Suluhnusantaranews-Depok (Prasetyo)
