Persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah kota Depok Jawa Barat nampaknya mengalami kecenderungan stagnan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Sebagai kota penyangga Ibukota Jakarta, Depok secara perputaran ekonomi tergantung Jakarta. Orang orang kaya tinggal di Jakarta, sebagian kaum miskinnya terpinggirkan di kota Depok menjadi fenomena sosial.
Peran Dinas Sosial kota Depok semestinya lebih serius menangani persoalan kemiskinan ekstrem di kota Depok. Dari tahun ke tahun angkanya penurunannya sangat memprihatinkan, saat anggaran dari pusat maupun APBD justru bertambah” demikian disampaikan Binayanty Caleg DPRD Kota Depok dari PDI-Perjuangan.
PDI-Perjuangan sebagai partainya “wong cilik” senantiasa kritis terhadap masalah sosial yang terjadi di tiap kota. Konsisten memperjuangkan nasib warga miskin, terlantar dan terpinggirkan.
“Kepala Dinas Sosial Kota Depok sudah waktunya menyelesaikan permasalah kemiskinan ekstrem melalui program yang efektif inovatif dan kreatif. Pengendalian kemiskinan ekstrem menjadi salah satu program strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (RKPP) 2023. Pasalnya data BPS mencatatkan pada 2021 kemiskinan Kota Depok 2,58%. Dan di tahun 2022 sebesar 2,53%. Artinya hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,05%” ungkap Binayanty yang dipercaya menjadi Caleg di Dapil Cilodong-Tapos tersebut.
Karena itu semestinya Kadinsos Kota Depok sebelumnya merencanakan dan melaksanakan suatu program selayaknya melakukan pembaharuan data. Dari tingkat RT, RW hingga kelurahan agar terpetakan populasi arga yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah setempat.
“Kita harus punya data by name by address, dan berdasarkan data detil tersebut maka program yang dilakukan itu jelas diterima dan terukur. Kita menemukan banyak kejanggalan pendataan bagi warga yang berhak sebagai subjek pelaksanaan program pengendalian kemiskinan ekstrem. Lemah pengawasan atau jangan-jangan dilemahkan pengawasan urusan pendataan masyarakat miskin yang ada” lanjut Binayanty salah satu Caleg perempuan di Kota Depok.
Ketidakakuratan data seringkali menjadi biang keladi terbukanya celah penyalahgunaan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem. Salah satu kasusnya warga yang secara fakta harusnya menerima malah tidak terdaftar. Justru yang tidak berhak seringkali menerima.
Bantuan sosial tetap berjalan, namun pelaksanaan program tersebut kurang berdampak dan mengakibatkan beban sosial bagi kota Depok. Jumlah penduduk yang tiap tahun meningkat kemiskinan hanya sebagian kecil teratasi akan memicu terjadinya konflik sosial dalam bentuk kriminalitas tawuran, begal dan lainnya. Jika ini terus dibiarkan dan terjadi konflik sosial jangan berharap bisa bersaing dengan kota-kota lain” tambah Binayanty.
Persoalannya kemiskinan ekstrem menjadi tolak ukur terbentuknya keamanan, kenyamanan sebuah kota. Daerah yang banyak dihuni masyarakat tidak mampu akan cenderung rawan tindak kriminal.
“Percuma saja jalanan bagus, aspal tiap gang mulus tetapi warganya masih banyak kesulitan makan. Sudah nggak maju kotanya, tidak maju pula warganya” kata Binayanty dalam wawancara dengan awak media Suluhnusantaranews yang menemuinya di kediamannya Kamis (8/3/2023)
Ini tentunya menjadi PR serius yang harus dihadapi oleh Walikota Depok. Kebijakan sudah bagus, tetapi pelaksanaan dan pengawasannya kurang maksimal maka realitanya tidak sesuai target.
“Karena itu kita dukung kebijakan beliau. Bagi Kepala Dinas Sosial yang tidak sejalan dengan visi misi beliau menekan angka kemiskinan ekstrem sebaiknya perlu ditinjau ulang kinerjanya atau kalau perlu diaudit ” pungkas Binayanty.
***
Reporter Suluhnusantaranews Depok (Prasetyo)
