Tak perlu diragukan kebijakan luar negeri Indonesia yang berkomitmen menentang segala bentuk penjajahan sejak dikobarkan oleh Presiden Sukarno.
Dukungan kemerdekaan Palestina terus disuarakan dalam forum bilateral, multilateral maupun forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Sikap inipun ditunjukkan oleh putri Proklamator, Megawati Soekarnoputri saat sebagai presiden menerima kunjungan Sekjen PBB, Kofi Annan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/5/2003).
Megawati mempertanyakan langkah konkrit PBB dalam menangani masalah Israel-Palestina yang telah difasilitasi oleh Uni Eropa, Rusia, Amerika Serikat, serta Sekjen PBB.
Saat PDIP yang dipersepsikan “identik” dengan Sukarnois dipercaya rakyat sebagai partai pemerintah (the ruling party) yang menempatkan kadernya sebagai presiden ke-7, Joko Widodo, gagasan dan pemikiran Bung Karno dikonstruksi kembali dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam budaya yang dikenal dengan Trisakti.
Bagaimana menjadikan bangsa Indonesia yang lebih bermartabat dengan prinsip kesetaraan dalam pergaulan antar bangsa telah dibangun kembali oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Membangun keseimbangan dengan memulihkan hubungan kerjasama Indonesia dengan RRT dan Rusia yang direpresentasikan sebagai negara sosialis, untuk mengurangi ketergantungan dan pengaruh dari hegemoni Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai negara kapitalis.
Maka tak ayal oposisi menuduh pemerintah telah memberi karpet merah kepada RRT (China). Kebijakan larangan eksport bahan mentah telah mendorong investasi besar RRT disektor tambang nikel. Sebaliknya membuat Eropa kalang kabut atas kebijakan tersebut.
Pelan namun pasti kebijakan dalam rangka menuju kemandirian ekonomi ini telah memperkuat posisi tawar (bargaining position) Indonesia sebagai negara berdaulat di mata dunia. Kepercayaan investasi asing semakin meningkat dan suara Indonesia pun semakin diperhitungkan dunia.
Dalam kapasitasnya sebagai negarawan pejuang demokrasi Megawati Soekarnoputripun mendapat peran strategis dalam pemerintahan Presiden Jokowi diantaranya sebagai Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN sehingga mendapat ruang yang luas dalam menuntun kembali Indonesia kepada ideologi dan cita-cita pendiri bangsa.
Pemikiran dan gagasan Sukarno kembali menjadi spirit untuk diaplikasikan dalam kebijakan pemerintah. Karena bagaimanapun Bung Karno bukan hanya milik bangsa Indonesia, juga mendapat tempat terhormat di negara Asia-Afrika bahkan dunia tanpa terkecuali Amerika Serikat, Rusia dan RRT serta negara-negara Arab.
Oleh karena itulah dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, Palestina sangat berharap besar dari peran penting Indonesia.
Dalam acara peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Istana Negara Jakarta, Selasa (18/4/2017) Megawati Soekarnoputri mengatakan saat ini negara-negara Asia-Afrika telah banyak yang merdeka, tetapi kemerdekaan Palestina merupakan sebuah hutang sejarah kemerdekaan yang harus tetap diperjuangkan, baik secara sebagai bangsa maupun secara pribadi.
“Dalam kesempatan ini saya pun menyatakan tetap untuk ikut terus berjuang bagi kemerdekaan negara Palestina,” kata Megawati saat pidato mewakili keluarga Sukarno.
Sikap tegas Presiden Jokowipun ditunjukkan ketika Presiden Donald Trump berencana memindahkan Kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan meminta Amerika mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, yang Amerika Serikat menjadi anggota tetap-nya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” Jokowi (7/12/2017).
Artinya ada kesatuan sikap konsistensi dalam melihat persoalan dalam konteks “kemerdekaan dan kedaulatan” Palestina era Sukarno, Megawati dan Jokowi.
Dan tentunya kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi (kader PDIP) didukung oleh Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Bahkan persoalan bangsa terkait suksesi pilres 2024 pun tak luput dari diskusi dan pembahasan mereka.
Seperti yang disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, bahwa dalam pertemuan antara Jokowi dan Megawati di Istana Negara, Sabtu 18 Maret 2023 salah satu yang dibahas terkait masa depan Indonesia setelah kepemimpinan Jokowi berakhir. Ia menyinggung pertemuan juga membahas soal figur yang bakal diusung PDIP sebagai capres 2024
Jokowi tak ingin program kerja yang ia jalankan tak diteruskan pemimpin selanjutnya. Hal itu seperti saat Jokowi selesai memimpin DKI Jakarta.
Lalu timbul pertanyaan apakah mungkin sikap PDIP sebagai partai pemerintah bertabrakan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi?
Bersambung….
*** IGAT Maret 2023