Mungkinkah sikap PDIP sebagai partai pemerintah bertabrakan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi?
Baca sebelumnya : Pesan Untuk Amerika Tak Campuri Pilpres 2024 (Bagian Pertama)
Apakah masuk akal sikap PDIP tidak mendukung kebijakan presiden Jokowi ketika misalnya dipercaya FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang sudah dipersiapkan sejak 3 tahun lalu?
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah maka keluarlah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2020 tertanggal 15 September 2020 tentang Dukungan Penyelanggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021.
Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), para gubernur dan wali kota tempat laga Piala Dunia U20 berlangsung agar mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan turnamen tersebut.
15 menteri, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BPKP pun dilibatkan.
Lalu dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 tahun 2020 tertanggal 15 September 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021.
Venue yang dipilih yakni Stadion Gelora Sriwijaya (Palembang), Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya) dan Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali).
Sedianya Piala Dunia U20 diadakan dari 20 Mei sampai 12 Juni 2021 namun karena masih pandemi Covid sehingga digeser ke tahun 2023.
Salahsatu venue yang dipilih adalah Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali sebagai daerah “netral” yang disetujui oleh seluruh stakeholders dan FIFA sebagai antisipasi jika Israel lolos Piala Dunia U20.
Jangankan PDIP, seluruh Fraksi yang ada di DPR pun tentu tahu bahwa Indonesia dipercaya FIFA sebagai tuan rumah. Sama seperti menyiapkan perhelatan G20 tentu DPR juga tahu bagaimana pemerintah menyiapkan venue beberapa stadion untuk laga pertandingan, kesiapan teknis, akomodasi dan keamanan.
Tentunya potensi tingkat ancaman dan gangguan keamananpun telah diantisipasi oleh pemerintah dengan instrumen pendukungnya seperti BIN, Polri (dan satuan anti terornya Densus 88), BNPT serta TNI (dan satuan anti terornya) ketika Israel lolos kualifikasi mewakili zone Eropa.
Jikapun yang terburuk ada ancaman teror maka bukankah negara tidak boleh tunduk pada ancaman teror? Jangan lupa bahwa dengan adanya Undang Undang Anti Terorisme telah memberi payung hukum pelibatan TNI dan aparat dapat melakukan penangkapan sebelum aksi teror terjadi.
Mengapa menjelang jadwal drawing (pengundian grup) kader-kader PDIP serentak menyatakan sikap penolakan kehadiran tim Israel diawali dari Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau? Apakah itu sebuah kebetulan?
Dan yang paling disorot mendapat reaksi publik tentu sosok Gubernur Ganjar Pranowo yang dalam rilis hasil survey sejumlah lembaga selalu menempatkan peringkat satu dalam elektabilitas capres yang diinginkan publik.
Ganjar Pranowo yang saya pahami adalah seorang yang intelektual, open minded, inklusif dan plural dalam sebuah forum Internasional Festival Bali Padma Bhuana tahun 2022 di Bali pernah menyampaikan bahwa “ketika politik tidak mampu menyatukan, ketika perekonomian dan teknologi terkadang melahirkan kesenjangan maka ada ruang kesenian dan kebudayaan untuk memperjuangkan kemanusiaan,”.
Dan bukankah olahraga adalah produk manusia berkebudayaan? Lalu apakah kemudian orang seketika boleh menghakimi secara emosional menilai Ganjar Pranowo mendadak “kadrun”? Tunggu dulu….
Walaupun saya punya pandangan berbeda (tawaran diplomasi lentur), saya tetep mengajak kita untuk berdialektika. Bahwa upaya presiden Jokowi dalam memulihkan peristiwa Kanjuruhan itu luar biasa untuk tidak disanksi oleh FIFA.
Beliau ingin Indonesia menjadi tuan rumah hajatan Piala Dunia U20 tentu dengan konsekwensi menjaga statuta FIFA dan konstitusi UUD 1945 dalam menciptakan perdamaian dunia (komitmen pengakuan Palestina sebagai negara merdeka).
Israel lolos kualifikasi itu sudah bagian dari resiko yang harus dihadapi. Karena Indonesia sebagai tuan rumah, penyelenggaranya adalah FIFA. Makanya sudah diantisipasi dengan menyiapkan salahsatu venue di Bali dan suksesi di tubuh PSSI pun berjalan mulus.
Kita harus hormati sikap Ganjar sebagai kader PDIP dirinya memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.
“Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau,” katanya di Semarang (23/3/2023).
Jika yang menyuarakan penolakan Israel di “panggung depan” dilakukan oleh PKS dan organisasi afiliasinya tentu publik jadi maklum. Karena hari-hari dagangannya ya isu anti Israel.
Yang mengejutkan publik adalah ketika sejumlah kader PDIP dalam waktu relatif hampir bersamaan mengambil panggung depan dalam menolak kehadiran Israel. Kan bisa dipersepsikan publik (awam) kok malah “menampar” pemerintahan Presiden Jokowi yang notabene adalah kader PDIP juga?
Padahal sebelumnya dalam rapat bersama Menpora pada 11 Januari 2023, Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan kesiapannya mendukung gelaran Piala Dunia U20. Dan pada Juni 2022 Israel sudah memastikan lolos U20 saat melangkah ke semifinal Piala Eropa U19.
Selanjutnya yang terjadi adalah Gubernur Bali menolak kehadiran timnas Israel, dst. Benang merahnya adalah sikap PDIP. Maka sayapun menjadi maklum dan menghormati.
Adakah pesan lain yang disuarakan oleh PDIP dengan penolakan kehadiran tim Israel?
Bersambung…..
***
IGAT Maret 2023