Penulis : Sigit Prayitno
Perhelatan akbar pesta demokrasi indonesia sudah didepan mata, seluruh aspek sudah dipersiapkan untuk pesta demokrasi tersebut. Dilansir dari website resmi KPU (https://www.kpu.go.id) dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri dapat disimpulkan bahwa kesuksesan pemilu 2024 merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan.
Partisipasi masyarakat juga sangat berperan penting dalam terlaksananya demokrasi yang luber jurdil, utamanya dalam hal ini masyarakat dapat mengawasi berita hoaks dan ujaran kebencian yang begitu luar biasa, gelombang-gelombang hoaks setiap saat bertebaran di media sosial. Peran pencegahan sangat dibutuhkan mulai dari mensosialisasikan pendidikan demokrasi termasuk juga pemahaman terhadap seluruh tahapan-tahapan pemilu 2024 kepada masyarakat luas merupakan tugas berat penyelenggara pemilu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggungjawab.
Media sosial merupakan salah satu sarana penyebaran berbagai macam informasi, benar atau salah, bohong maupun jujur. Berita bohong atau hoaks menjadi penyebaran informasi yang paling diantisipasi aparat keamanan terutama pihak kepolisian. Dampak negatif penyebaran berita bohong dapat mengakibatkan perpecahan antarwarga di negara Indonesia.
Beberapa waktu yang lalu sempat beredar berita hoaks yang cukup menggemparkan negara ini seperti kebocoran data pemilu 2024 dengan narasi “INI DATA KPU HASIL PEMILU 2024” dan juga berita hoaks Kartu Pemilu digital. Kedua berita hoaks tersebut sudah dibantah oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Menyikapi berita hoaks tersebut Bawaslu dan KPU ditingkat Kabupaten menghimbau kepada jajaran di bawahnya secara langsung untuk terjun ke desa-desa.
Proses pencegahan memang seyogyanya menjadi pilihan pertama dan utama dalam menghadang gelombang besar yang mengancam pemilu 2024 nanti. Di Kabupaten Pekalongan tempat penulis berdomisili proses-proses pencegahan sudah berjalan dengan baik sebagai contoh tindakan monitoring dan sidak di kecamatan Doro dengan mendatangi seluruh desa untuk mengecek kesiapan pemilu 2024.
Dalam sidak dan monitoring tersebut bukan cuma dari penyelenggara pemilu namun juga dari BIN. Kunjungan yang dilaksanakan disetiap balaidesa bersama Kepala BIN Kabupaten Pekalongan Bpk. Bambang disampaikan bahawa Kepala Desa harus bersedia memfasilitasi sarana dan prasarana PPS dan PDK, Penyelenggara tingkat desa dibantu aparat pemerintah desa harus menginventarisir tokoh-tokoh masyarakat sebagai bentuk langkah awal pencegahan, dan mengakomodir semua masukan, keluhan termasuk intimidasi yang terjadi ditingkat desa.
Dengan segala usaha dan upanya yang telah dilaksanakan, senada dengan komitmen KPU dan Bawaslu Pusat kami menyakini Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, tentunya juga semua pihak jangan sampai lengah dalam mengawal berjalannya Pemilu 2024 nanti.
***
Sigit Prayitno – Panwascam Doro, Kab. Pekalongan – Jawa Tengah
Komentar Terbaru